Artikel

BERITA PENSIUNAN – Meskipun sudah lanjut usia (lansia), para pensiunan juga harus tetap menjaga kesehatannya. Hidup sehat dan berkualitas tidak hanya dipengaruhi oleh rutinitas olahraga, tetapi juga dengan merencanakan liburan yang menyegarkan pikiran, terutama buat pensiunan. Liburan memberikan kesempatan bagi pensiunan untuk menghilangkan stres dan tekanan yang mungkin mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan aktivitas yang menyenangkan dan menikmati suasana baru dapat membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Bagi pensiunan yang tinggal di daerah Jakarta dan memiliki rencana untuk berlibur, berikut ini 3 destinasi wisata ramah lansia di Jakarta yang wajib dikunjungi : 1. Kota Tua Lokasi: Jalan Pintu Besar Utara No. 27, Rt 07/Rw 07, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat Kota Tua adalah salah satu tempat wisata yang sangat cocok untuk dikunjungi oleh lansia. Di sini para pengunjung dapat menikmati bangunan-bangunan bersejarah yang kental dengan nuansa kolonial Belanda. Selain itu, terdapat juga berbagai museum yang menawarkan pengalaman budaya dan sejarah yang menarik. Jelajahi kompleks ini dengan berjalan kaki atau naik sepeda becak untuk menghindari kelelahan. 2. Petak Sembilan Lokasi: Jalan Pancoran No. 43, RT. 2/RW. 6, Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Petak Sembilan adalah sebuah pasar tradisional yang terkenal di daerah Glodok. Di sini, para pengunjung dapat menemukan berbagai barang antik, kerajinan tangan, dan aneka makanan khas. Pasar ini memiliki suasana yang hidup dan penuh warna, serta merupakan tempat yang menarik untuk bersosialisasi dengan penduduk setempat. Jangan lupa untuk mencoba kuliner lokal yang lezat. 3. Taman Lansia Buni Lokasi: Jl. M. Khafi, RT. 9/RW. 2, Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Taman Lansia Buni adalah tempat yang dirancang khusus untuk lansia dan menawarkan berbagai fasilitas untuk kesehatan dan kebugaran. Di sini, para lansia dapat berpartisipasi dalam kegiatan yoga, senam, atau jalan santai di tengah-tengah lingkungan yang alami dan hijau. Bersantailah di taman ini sambil menikmati udara segar dan keindahan alam sekitarnya. Untuk lansia, sangat penting untuk memiliki pendamping selama liburan, terutama jika mereka memiliki keterbatasan fisik atau kesehatan tertentu. Didampingi oleh anak, cucu, atau orang yang dekat dapat memberikan rasa aman dan membantu memastikan kenyamanan dan keamanan selama perjalanan.

BERITA PENSIUNAN – Mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mendukung upaya PT Taspen melakukan transformasi layanan digital untuk mempermudah aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan ASN. Ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo agar birokrasi lebih berdampak. “Arahan Pak MenPANRB bagaimana kita harus terus menerus melakukan transformasi digital dan TASPEN sudah melakukan ini sehingga seluruh ASN di seluruh Indonesia bisa lebih cepat mendapatkan layanan dari TASPEN,” ujarnya usai Taspen Day di Jakarta, Selasa (16/01). Ia menekankan PT Taspen memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ASN melalui pelayanan yang diberikan. Dengan menerapkan digitalisasi, Rini berharap layanan yang diberikan PT Taspen dapat lebih optimal untuk diakses. Rini mengatakan bahwa untuk menghadapi tantangan yang semakin besar ke depan, birokrasi perlu beradaptasi dan melakukan perubahan dengan cepat. Beberapa faktor penting perlu diperhatikan, yakni pertama bagaimana teknologi dan digitalisasi menjadi yang paling mendasar dalam tata kelola birokrasi. Kemudian, semakin banyak pegawai yang didominasi oleh anak muda sehingga adanya perubahan skema bekerja, kompetisi semakin ketat, dan pentingnya memiliki soft skill. “Kita harus melakukan transformasi digital dan saat ini pemerintah tengah melakukan akselerasi transformasi digital dan keterpaduan layanan digital,” imbuhnya. Lanjutnya dikatakan, transformasi digital yang dilakukan pemerintah bukanlah tentang penambahan aplikasi namun menekankan pada interoperabilitas aplikasi yang ada. “Seperti yang disampaikan Menteri PANRB di berbagai kesempatan bahwa sesuai arahan Presiden tidak boleh menambah aplikasi baru namun aplikasi yang sudah ada diinteroperabilitaskan,” jelasnya. Indonesia juga akan segera memiliki Government Technology atau ‘GovTech’ yang akan mengakselerasi percepatan penerapan digital pada sektor pemerintah. Pemerintah juga sedang mempercepat adanya 9 layanan prioritas. Rini mengapresiasi PT Taspen yang selalu membantu para pegawai ASN baik yang masih aktif, sudah pensiun, menyiapkan pensiun, dan meninggal dunia. Dalam acara Taspen Day, ASN dari kementerian/lembaga diberikan informasi terbaru terkait layanan program yang diberikan taspen untuk ASN dan pensiunan ASN. “Taspen Day memberikan informasi kepada ASN dan pensiunan. Kementerian PANRB mengucapkan terima kasih kepada Taspen selalu men-support kebutuhan-kebutuhan ASN dengan mengeluarkan program-program yang bermanfaat bagi para ASN,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Taspen A.N.S Kosasih mengungkapkan pihaknya sudah melayani ASN selama 60 tahun. PT Taspen berkomitmen terus meningkatkan pelayanan dari tahun ke tahun dengan menerapkan teknologi. “Kami memiliki layanan yang sangat luas jangkauannya, dari mulai yang tradisional sekali, yaitu kita antar pensiunannya secara tunai sampai juga yang digital bisa melalui gawai telepon genggam,” katanya.

BERITA PENSIUNAN – Ketua Umum Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Prapto Hadi, SH mengungkapkan, saat ini, masih banyak masalah yang dihadapi para pensiunan di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain, kesehatan yang menurun, kemudian ada temuan sekitar 80 persen SK Pensiun “disekolahkan” (digadaikan) karena kondisi kebutuhan hidup. Lebih memprihatinkan banyak pensiunan terjerat pinjaman online (pinjol) atau rentenir dan masih banyak belum memiliki rumah. Hal itu diungkapkan Prapto usai melantik 30 Pengurus Besar PWRI masa bakti 2021 – 2026, di Gedung PWRI, Pondok Labu, Jakarta Selatan, (11/1/2024). Pengukuhan ini merupakan pergantian pengurus antar waktu, karena perlunya penguatan dijajaran kepengurusan PWRI Pusat. Menurut Prapto, jumlah lansia tahun 2022 masih 27 juta, dan diperkitakan pada 2045 mendatang akan mencapai 61 juta. “Dari jumlah tersebut, ada tiga juta lebih adalah anggota PWRI sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Secara umum keluarga, masyarakat dan pemerintah perlu memberikan perhatian kepada para pensiunan agar mereka bisa menjadi senior citizen yang mampu menjadi panutan dan guru bangsa,” kata Prapto yang juga pensiunan dari Departemen Transmigrasi. Diingatkan, agar para pengurus PWRI yang dilantik, memahami tugas serta tanggungjawabnya. Harus rela berkorban dalam menghadapi para lansia dan pandai memotivasi agar para lansia tetap semangat menghadapi masa depannya. Pengurus harus bisa menjadi pelopor coordinator, motivator, eksekutor, dan evaluator untuk para lansia lainnya. Kedepan PWRI periode 2021 – 2026 akan memiliki sejumlah program kerja, seperti pemberdayaan keluarga dan lansia melalui peningkatan kesejahteraan anggota, penerapan stelsel pasif dengan pembekalan sebelum pensiun, inventarisasi anggota, pemahaman transformasi digital, menghidupkan forum komunikasi antara anggota PWRI. Juga akan dibentuk Sekretariat Bersama Pembinaan Lansia dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), pelayanan kesehatan terpadu, hingga penyelenggaraan sekolah lansia. Untuk Sekolah Lansia “Gantari” yang diselenggarakan PWRI akan dimulai pada tanggal 22 Januari 2024 di Jakarta. Sekolah yang pada dasarnya diselenggrakan dalam rangka mengajak para pensiunan beraktifitas sesuai bidang kemampuan dan ketertarikannya ini cukup banyak peminatnya. Untuk itu penyelenggara membagi dalam tiga kelompok agar efektif. Lama sekolah sekitar tiga bulan dimana seusai sekolah para lansia dapat mempraktikan ilmu yang didapatnya baik di rumah atau lingkungannya. PWRI akan membantu dan membimbing para lansia beraktivitas.***

BERITA PENSIUNAN – Hari Kamis tanggal 10 Januari 2023, Radio Pensiunan bertandang ke Kantor Pusat Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) sekedar mencari info bagaimana kondisi para pensiunan di Indonesia. Banyak pensiunan adalah pendengar setia Radio Pensiunan sehingga perlu tau apa dan bagaimana mereka. Berbincanglah dengan Ketua Umum PWRI Pusat, Prapto Hadi, seorang pensiunan dari Departemen Transmigrasi yang juga pernah menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di kantornya, Pondok Labu, Jakarta Selayan. Prapto mengungkapkan bahwa jumlah pensiunan di Indonesia terus meningkat. PWRI merupakan lembaga pemerintah tertua, berdiri tahun 1962 dimasa Bung Karno, yang menaungi seluruh pensiunan pegawai negeri. “Jumlah manusia lanjut usia (Lansia) Indonesia tahun 2022 adalah 27 juta dan akan menjadi 61 juta pada 2045, atau seratus tahun Indonesia merdeka. Sekitar tiga juta lebih di antara para Lansia tersebut adalah pensiunan merupakan angota PWRI,” katanya. Pada hari yang sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. Tujuan diterbitkannya POJK ini adalah untuk mengakselerasi proses transformasi pada sektor perasuransian dan dana pensiun untuk menjadi sektor industri yang sehat, kuat, dan mampu untuk tumbuh secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perhatian OJK terhadap pensiunan memang penting dilakukan karena banyak uang milik pensiunan harus dikelola dengan benar. Sebagai pengawas keuangan OJK pujua kewajiba melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Dana Pensiun. Banyak pengelolaan dana pensiunan yang tidak semestinya sehingga merugikan para pensiunan akibatnya mereka pensiun tidak sejahtera. Dana pensiun adalah merupakan tabungan saat seorang karyawan masih aktif bekerja untuk masa pensiun mendatang. Ketika seorang karyawan pensiuan mendapat dana tersebut yanh bisa digunakan ketika masa pensiun tiba dan penghasilan yang diterima sudah tidak stabil seperti saat masih aktif bekerja. Menurut Prapto, banyak masalah dialami para pensiunan karena kondisi yang kurang baik secara ekonomi. Dana pensiun tentu sangat membantu para pensiunan menjalani kehidupan saat pensiun. Kondisi ekonomi para pensiunan yang kurang baik itu dapat dilihat dari temuan PWRI bahwa ada sekitar 80% pensiunan PNS “menyekolahkan” Surat Keterangan (SK) pensiunan alias menggadaikan ke bank. Bahkan banyak pensiunan yang terjerat hutang pada pinjaman online (Pinjol). Sementara itu, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, menjelaskan POJK Nomor 27 tahun 2023 adalah tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun memuat ketentuan pelaksanaan dari beberapa amanat pengaturan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentangPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. POJK dimaksud merupakan penyesuaian atas beberapa POJK yang telah ada sebelumnya, mengenai pendanaan dana pensiun, investasi dana pensiun, serta POJK mengenai iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain. Dari sisi investasi, menurut Santosa, POJK tersebut memuat ketentuan yang bertujuan untuk mendorong penguatan tata kelola investasi dana pensiun agar terselenggara secara lebih prudent, melalui persyaratan kompetensi bagi pengurus dana pensiun, serta persyaratan tambahan terkait penempatan investasi yang cenderung berisiko tinggi, diantaranya: Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), Medium-Term Notes (MTN), dan Repurchase Agreement(REPO). Dari sisi pembayaran manfaat pensiun, POJK dimaksud juga memuat ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun secara berkala yang dapat dibayarkan secara langsung oleh dana pensiun, atau dengan membeli produk anuitas yang menyediakan pembayaran manfaat pensiun paling singkat selama 10 tahun. Selain POJK mengatur dana pensiunan, pada akhir tahun 2023 OJK juga menerbitkan tiga peraturan lainnya. Yaitu, POJK Nomor 20 tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah. Kemudian POJK Nomor 23 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Satu lagi POJK Nomor 24 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. ***

BERITA PENSIUNAN – PT Lintas Marga Sedaya atau yang dikenal dengan ASTRA Tol Cipali dukung kelancaran arus Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 melalui kampanye Nataru Ceria. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan apresiasi kepada pengguna jalan, ASTRA Tol Cipali akan memberikan diskon tarif 10% pada 21 Desember 2023 pukul 00:00 WIB dan 28 Desember 2023 serta di tanggal 3 Januari 2024 pukul 00:00 WIB. ASTRA Tol Cipali memberlakukan diskon tarif pada 21 Desember 2023 diberikan bagi kendaraan yang berasal dari Jakarta dan melakukan transaksi di Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) kemudian bertransaksi akhir di Gerbang Tol Kalikangkung. Sedangkan untuk tanggal 28 Desember 2023 dan 3 Januari 2024, diskon tarif diberikan untuk kendaraan yang kembali ke Jakarta dari Gerbang Tol Kalikangkung dan bertransaksi di Gerbang Tol Cikatama. “Selama arus Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, kami memberlakukan diskon tarif sebesar 10% kepada pengguna jalan sebagai bentuk apresiasi kami kepada para pengguna jalan yang telah tertib dan aman berkendara di Ruas Tol Cipali selama kampanye Nataru CERIA.” ungkap Direktur Operasi ASTRA Tol Cipali, Daisy Setiawan, melalui keterangan tertulis, Senin, 21 Desember 2022. Dijelaskan, sejalan dengan kampanye Nataru CERIA (Cepat Tanggap, Ramah, Informatif dan Aman), ASTRA Tol Cipali menyiapkan berbagai layanan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas selama nataru. Diantaranya menyiapkan 7 rest area yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Untuk meningkatkan kenyamanan di rest area KM 86 arah Cirebon dan KM 130 arah Cirebon, kami telah menambahkan fasilitas toilet sebanyak 16 bilik dan 10 urinoir sedangkan di rest area KM 130 arah Jakarta, juga dilakukan penambahan 32 bilik. Selain itu di seluruh rest area tipe B kami menambahkan 7 toilet portable” tambah Daisy. “ASTRA Tol Cipali juga mengimbau untuk selalu melakukan pengecekan kendaraan rutin dan cek tekanan ban sebelum melakukan perjalanan. Bila kondisi fisik sudah mulai lelah dan berkendara sudah lebih dari 4 jam segera beristirahat di rest area yang tersebar di area Tol Cipali”, pungkasnya.***

WARTA PENSIUNAN — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, upaya dalam menyongsong fase bonus demografi kedua (ageing population) yang akan dialami oleh Indonesia tahun 2045 harus disiapkan mulai dari sekarang oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada talkshow peringatan Hari Lanjut Usia Internasional 2023 bertema “Penguatan Kesehatan Mental Lanjut Usia Indonesia sebagai Upaya Mempersiapkan Bonus Demografi Kedua (Silver Economy) 2045” yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK di Aula Heritage Kemenko PMK, pada Jumat (20/10). Muhadjir menambahkan, ledakan penduduk usia lanjut dapat memberikan tantangan tersendiri bagi perekonomian negara dan kesejahteraan lansia, apabila tidak dapat disikapi melalui kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran. “Bonus demografi itu puncaknya di tahun 2030, yang kedua di tahun 2045, itu fase ageing population atau negara berpenduduk tua. Semua harus disiapkan jauh-jauh hari mulai dari sekarang,” ujar Muhadjir. Sebagaimana diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia berusia lebih dari 60 tahun mencapai 10,48 persen. Pada tahun 2045 nanti, diperkirakan Indonesia mengalami ledakan demografi dan penduduk lansia diperkirakan akan mencapai hampir seperlima dari seluruh penduduk, berkisar di angka 19,9 persen. Selain itu, tantangan terkait ledakan penduduk lansia tidak hanya terbatas pada persoalan perekonomian. generation gap antara lansia dengan generasi muda juga terlihat cukup tinggi. Sehingga diperlukan pelibatan generasi muda dalam kegiatan bersama lansia untuk inter-generation bonding supaya kedekatan terus bisa terbangun. Diharapan para pejabat dan stakeholder yang hadir, Muhadjir turut berpesan kepada seluruh jajaran untuk terus mengawal potensi-potensi yang mungkin akan timbul dan dapat merugikan kesejahteraan para lansia dan perekenomian negara akibat bonus demografi kedua ini. “Harus ada follow-up dari kegiatan ini. Paling tidak di awal menyediakan sekretariat bersama yang representatif di kantor ini untuk semua kegiatan lansia agar dapat memantau dan melaksanakan program-program untuk lansia,” ucap Muhadjir. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono juga mengatakan, gerakan peduli lansia harus mulai digelorakan dalam rangka menyiapkan penduduk usia tua agar dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu, berbagai infrastruktur penunjang yang berkaitan dengan upaya itu harus disiapkan oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait. “Harus mulai digelorakan, tidak hanya bonus demografi dimana penduduk usia produktif akan memberikan kontribusi besar, tetapi juga penting untuk menyiapkan penduduk usia tua agar dapat memberikan kontribusinya juga,” ucap Nunung. Kegiatan talkshow tersebut menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara, antara lain, Ketua Ikatan Praktisi dan Demografi Indonesia dan Pengurus Persatuan Wredatama Sudibyo Alimoeso, Kepala Divisi Psikiatri Geriatri Departemen Psikiatri FKUI-RSCM Martina Wiwie S. Nasrun, dan Pegiat Kelanjutusiaan Muhammadiyah Senior Care Adhi Santika. Turut hadir dalam agenda itu sejumlah perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPOM, Indonesia Ramah Lansia, Muhammadiyah Senior Care, Persatuan Wredatama Republik Indonesia, Persatuan Gerontologi Indonesia, Lembaga Lansia Indonesia, Yayasan Swatisvarna, Gerakan Lansia Peduli, Komunitas Kebugaran Lansia Pra Lansia Indonesia, Yayasan Tresna Werdha, serta Ikatan Purnatugas Pegawai Kemenko PMK. Sebagai informasi, pelaksanaan talkshow peringatan hari lanjut usia tersebut diawali dengan senam lansia bugar bersama Menko PMK yang dilakukan di Halaman Utama Kemenko PMK dan diikuti oleh mayoritas lansia serta pegawai Kemenko PMK.

BERITA PENSIUNAN – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses rekrutmen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi warga desa di seluruh Indonesia. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, desa sangat membutuhkan kehadiran BPJS Kesehatan untuk menjamin warganya mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan berkualitas. “Jadi sebenarnya yang butuh itu kita, tapi yang proaktif BPJS Kesehatan. Saya berterima kasih,” ujar Mendes PDTT sebagimana dilansir dari laman resmi Setkab RI, Kamis, 31 Agustus 2023. Melalui program PESIAR hasil kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan BPJS Kesehatan tersebut, kepala desa menunjuk salah satu warganya menjadi agen PESIAR yang bertugas untuk mempercepat proses rekrutmen peserta JKN. Halim mengungkapkan, berdasarkan data SDGs Desa, warga desa yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya mencapai 45 juta jiwa dan khusus warga miskin mencapai 2,9 juta jiwa. “Dana Desa bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi, pendataan dan lain-lain. Namun belum bisa digunakan untuk membayar. Tapi untuk menumpang agar tingkat kepesertaan maka Dana Desa dapat dianggarkan,” ujarnya. Sementara itu Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, program PESIAR selaras dengan SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas. Salah satunya yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100 persen warga desa sebagai peserta JKN. “Proses pemetaan ini akan dibantu oleh agen PESIAR yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa. Setelah itu, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN,” ujar Ghufron.***

BERITA PENSIUNAN – Menko PMK Muhadjir Effendy telah mewacanakan larangan haji lebih dari sekali. Menurutnya, masyarakat yang rindu pergi ke Tanah Suci haji bisa memilih untuk melaksanakan umrah. Wacana itu pun mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekjen MUI Amirsyah mengatakan, jika wacana larangan haji lebih dari sekali bisa terlaksana, maka masyarakat lainnya yang belum beribadah haji bisa mendapatkan kesempatan berhaji lebih cepat. Muhajir Effendy mengatakan, ibadah haji hanya cukup dilakukan sekali. Dia juga mencontohkan dirinya yang tak pernah naik haji selama jadi menteri. “Sekali seumur hidup saja, saya kira cukup. Saya selama menjadi menteri, alhamdulillah tidak pernah naik haji,” sebutnya. Sementra itu, dilansir dari laman Kemenag RI, sejarah Nabi Muhammad SAW yang pernah mengingatkan sahabat agar tidak memaksakan berangkat haji, sementara di sekelilingnya masih banyak umat yang kelaparan dan miskin. Esensi ibadah haji, kata dia, sebenarnya adalah ibadah “ghairu mahdoh”, yakni ibadah yang lebih menekankan kepada hubungan sosial (hablun minannas), sehingga kuat dimensi sosial-kemanusiaannya. Dengan demikian semangat beribadah haji mestinya dipahami sebagai wujud untuk mengekspresikan kesalihan sosial, selain untuk meningkatkan kesalihan individu (hablun minallah). Tentang masih adanya warga pergi haji lebih dari sekali, ke depan, perlu sosialiasi yang tepat. Wacana pembatasan haji lebih dari sekali pernah diwacanakan oleh Kemenag RI sejak beberpa tahun silam. Namun dalam pelaksnaannya ternayata diakui tidak semudah membalikan teapak tangan. Disebutkan, memberlakukan haji hanya sekali bagi seseorang dalam seumur hidup diperlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang belum berhaji, di perlukan sosialisasi yang integratif baik pada majelis taklim, mimbar jum’at dan lain sebagainya walaupun belum ada regulasi namun Kemenag RI sudah melakukan sosialisasi dan kajian untuk menerbitkan regulasi.***

BERITA PENSIUNAN — Pemerintah terus berupaya keras melakukan evaluasi pada sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan mengingat persoalan zonasi dalam PPDB masih terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat setiap tahun. Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito menjelaskan, pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPDB untuk memperbaiki sistem zonasi penerimaan siswa yang lebih baik pada tahun depan. Langkah ini merupakan salah satu rekomendasi hasil rakor bersama K/L terkait. Warsito menerangkan, Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan lembaga lain yang terkait dan memberikan langkah prosedur teknis kepada panitia PPDB, misalnya melakukan sosialisasi tentang sistem zonasi dalam PPDB kepada kelas akhir pada setiap jenjang satuan pendidikan. ”Akan kita persiapkan lebih baik. Sejak awal kita akan membentuk satgas atas arahan dari Menko PMK untuk perbaikan satuan pendidikan”, ujar Warsito menjawab pertanyaan awak media dalam acara Deputy Meet The Press, pada Rabu (23/08/2023). Warsito menambahkan, pada dasarnya pemerintah pusat telah melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi dalam PPDB sejak tahun 2016, dimana idealnya pemerintah daerah melakukan pemetaan pendidikan pada masing-masing jenjang dan ditindaklanjuti dengan menciptakan pemerataan kualitas di semua satuan pendidikan. Namun demikian, Warsito mengatakan perlu penguatan ulang yang dilakukan kepada masing-masing pemerintah daerah. Sejumlah penguatan yang akan menjadi tugas dari Satgas diantaranya menekankan kembali aspek pemerataan kualitas pendidikan, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta menciptakan PPDB terpadu antara sekolah negeri dan swasta dalam satu validasi data. ”PPDB terpadu adalah bagaimana sekolah negeri dan sekolah swasta menjadi satu pengelolaan zonasi. Sehingga apabila sekolah negeri sudah penuh, sekolah swasta terdekat dapat menjadi alternatif. Ini akan dibiayai oleh pemerintah,. Untuk itu sekolah swasta juga harus meningkatkan mutunya setara atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri” jelasnya. Pemerintah akan terus melakukan pendekatan kepada sekolah swasta untuk mengintegrasikan sistem zonasi tersebut. Warsito juga mengatakan, sistem zonasi PPDB tersebut sangat penting agar tidak menciptakan kastanisasi dalam pendidikan. Konsep itu dilakukan untuk menghasilkan pendidikan yang merata, baik pada sisi kualitas maupun aksesnya. ”Ini sangat penting karena dahulu ada label sekolah favorit. Menciptakan pelajar dan sekolah merasa lebih hebat dibandingkan dengan pelajar dan sekolah lain. Ini kurang baik untuk pemerataan,” ujar Warsito.

BERITA PENSIUNAN – Dua anak yang sama-sama memiliki bakat menyanyi dan suka mengikuti ajang pencarian bakat dibidang tarik suara yakni Arsya Ristina Rizki dan Jovanka Marissa Devina Pakpahan terus mengembangkan karirnya di dunia tarik suara. Artis pendatang baru yang akrab disapa Arsya  dan Jovanka ini sama- sama berprestasi di dunia tarik suara, lantaran sering mengikuti ajang pencarian bakat. Keduanya dipertemukan saat mengikuti TRIANS MUSIC MENCARI BINTANG 4 yang  berhasil meraih juara. Sesuai janji panitia, para pemenang akan dibuatkan single berjudul Percalah karya Egis Fitriansyah diproduksi Video Clip oleh Weka Production. “Alhamdulillah berkat juara di di Trians Music Mencari Bintang 4, kami dipertemukan dan kami sama-sama meraih juara, sehingga kami diduetkan dan dibuatkan single Percayalah,” ujar Arsya yang diamini Jovanka usai peluncuran single perdananya di Mall Bassura, Jakarta Timur, belum lama ini. Ia menambahkan, pembentukan duo Arsya dan Jovanka secara tidak sengaja, keduanya memberikan nama duetnya AJ (ArsyaJovanka). Meski dalam pembentukannya serba ekpress, kata dia, namun keduanya berharap bisa langgeng seperti seniornya yang grup duet baik dari dalam maupun luar negeri yang lagi trending di Media sosial ini. “Kami berdua berharap bisa populer dan setelah sukses tetap bersatu sampai kapanpun” tegas Arsya. Mengenai Single Percayalah yang mengangkat tema persahabatan yang tak lekang oleh waktu *****