Warta Pensiunan

BERITA PENSIUNAN – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses rekrutmen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi warga desa di seluruh Indonesia. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, desa sangat membutuhkan kehadiran BPJS Kesehatan untuk menjamin warganya mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan berkualitas. “Jadi sebenarnya yang butuh itu kita, tapi yang proaktif BPJS Kesehatan. Saya berterima kasih,” ujar Mendes PDTT sebagimana dilansir dari laman resmi Setkab RI, Kamis, 31 Agustus 2023. Melalui program PESIAR hasil kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan BPJS Kesehatan tersebut, kepala desa menunjuk salah satu warganya menjadi agen PESIAR yang bertugas untuk mempercepat proses rekrutmen peserta JKN. Halim mengungkapkan, berdasarkan data SDGs Desa, warga desa yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya mencapai 45 juta jiwa dan khusus warga miskin mencapai 2,9 juta jiwa. “Dana Desa bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi, pendataan dan lain-lain. Namun belum bisa digunakan untuk membayar. Tapi untuk menumpang agar tingkat kepesertaan maka Dana Desa dapat dianggarkan,” ujarnya. Sementara itu Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, program PESIAR selaras dengan SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas. Salah satunya yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100 persen warga desa sebagai peserta JKN. “Proses pemetaan ini akan dibantu oleh agen PESIAR yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa. Setelah itu, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN,” ujar Ghufron.***

BERITA PENSIUNAN – Menko PMK Muhadjir Effendy telah mewacanakan larangan haji lebih dari sekali. Menurutnya, masyarakat yang rindu pergi ke Tanah Suci haji bisa memilih untuk melaksanakan umrah. Wacana itu pun mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekjen MUI Amirsyah mengatakan, jika wacana larangan haji lebih dari sekali bisa terlaksana, maka masyarakat lainnya yang belum beribadah haji bisa mendapatkan kesempatan berhaji lebih cepat. Muhajir Effendy mengatakan, ibadah haji hanya cukup dilakukan sekali. Dia juga mencontohkan dirinya yang tak pernah naik haji selama jadi menteri. “Sekali seumur hidup saja, saya kira cukup. Saya selama menjadi menteri, alhamdulillah tidak pernah naik haji,” sebutnya. Sementra itu, dilansir dari laman Kemenag RI, sejarah Nabi Muhammad SAW yang pernah mengingatkan sahabat agar tidak memaksakan berangkat haji, sementara di sekelilingnya masih banyak umat yang kelaparan dan miskin. Esensi ibadah haji, kata dia, sebenarnya adalah ibadah “ghairu mahdoh”, yakni ibadah yang lebih menekankan kepada hubungan sosial (hablun minannas), sehingga kuat dimensi sosial-kemanusiaannya. Dengan demikian semangat beribadah haji mestinya dipahami sebagai wujud untuk mengekspresikan kesalihan sosial, selain untuk meningkatkan kesalihan individu (hablun minallah). Tentang masih adanya warga pergi haji lebih dari sekali, ke depan, perlu sosialiasi yang tepat. Wacana pembatasan haji lebih dari sekali pernah diwacanakan oleh Kemenag RI sejak beberpa tahun silam. Namun dalam pelaksnaannya ternayata diakui tidak semudah membalikan teapak tangan. Disebutkan, memberlakukan haji hanya sekali bagi seseorang dalam seumur hidup diperlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang belum berhaji, di perlukan sosialisasi yang integratif baik pada majelis taklim, mimbar jum’at dan lain sebagainya walaupun belum ada regulasi namun Kemenag RI sudah melakukan sosialisasi dan kajian untuk menerbitkan regulasi.***

BERITA PENSIUNAN — Pemerintah terus berupaya keras melakukan evaluasi pada sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan mengingat persoalan zonasi dalam PPDB masih terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat setiap tahun. Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito menjelaskan, pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPDB untuk memperbaiki sistem zonasi penerimaan siswa yang lebih baik pada tahun depan. Langkah ini merupakan salah satu rekomendasi hasil rakor bersama K/L terkait. Warsito menerangkan, Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan lembaga lain yang terkait dan memberikan langkah prosedur teknis kepada panitia PPDB, misalnya melakukan sosialisasi tentang sistem zonasi dalam PPDB kepada kelas akhir pada setiap jenjang satuan pendidikan. ”Akan kita persiapkan lebih baik. Sejak awal kita akan membentuk satgas atas arahan dari Menko PMK untuk perbaikan satuan pendidikan”, ujar Warsito menjawab pertanyaan awak media dalam acara Deputy Meet The Press, pada Rabu (23/08/2023). Warsito menambahkan, pada dasarnya pemerintah pusat telah melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi dalam PPDB sejak tahun 2016, dimana idealnya pemerintah daerah melakukan pemetaan pendidikan pada masing-masing jenjang dan ditindaklanjuti dengan menciptakan pemerataan kualitas di semua satuan pendidikan. Namun demikian, Warsito mengatakan perlu penguatan ulang yang dilakukan kepada masing-masing pemerintah daerah. Sejumlah penguatan yang akan menjadi tugas dari Satgas diantaranya menekankan kembali aspek pemerataan kualitas pendidikan, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta menciptakan PPDB terpadu antara sekolah negeri dan swasta dalam satu validasi data. ”PPDB terpadu adalah bagaimana sekolah negeri dan sekolah swasta menjadi satu pengelolaan zonasi. Sehingga apabila sekolah negeri sudah penuh, sekolah swasta terdekat dapat menjadi alternatif. Ini akan dibiayai oleh pemerintah,. Untuk itu sekolah swasta juga harus meningkatkan mutunya setara atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri” jelasnya. Pemerintah akan terus melakukan pendekatan kepada sekolah swasta untuk mengintegrasikan sistem zonasi tersebut. Warsito juga mengatakan, sistem zonasi PPDB tersebut sangat penting agar tidak menciptakan kastanisasi dalam pendidikan. Konsep itu dilakukan untuk menghasilkan pendidikan yang merata, baik pada sisi kualitas maupun aksesnya. ”Ini sangat penting karena dahulu ada label sekolah favorit. Menciptakan pelajar dan sekolah merasa lebih hebat dibandingkan dengan pelajar dan sekolah lain. Ini kurang baik untuk pemerataan,” ujar Warsito.

BERITA PENSIUNAN – Dua anak yang sama-sama memiliki bakat menyanyi dan suka mengikuti ajang pencarian bakat dibidang tarik suara yakni Arsya Ristina Rizki dan Jovanka Marissa Devina Pakpahan terus mengembangkan karirnya di dunia tarik suara. Artis pendatang baru yang akrab disapa Arsya  dan Jovanka ini sama- sama berprestasi di dunia tarik suara, lantaran sering mengikuti ajang pencarian bakat. Keduanya dipertemukan saat mengikuti TRIANS MUSIC MENCARI BINTANG 4 yang  berhasil meraih juara. Sesuai janji panitia, para pemenang akan dibuatkan single berjudul Percalah karya Egis Fitriansyah diproduksi Video Clip oleh Weka Production. “Alhamdulillah berkat juara di di Trians Music Mencari Bintang 4, kami dipertemukan dan kami sama-sama meraih juara, sehingga kami diduetkan dan dibuatkan single Percayalah,” ujar Arsya yang diamini Jovanka usai peluncuran single perdananya di Mall Bassura, Jakarta Timur, belum lama ini. Ia menambahkan, pembentukan duo Arsya dan Jovanka secara tidak sengaja, keduanya memberikan nama duetnya AJ (ArsyaJovanka). Meski dalam pembentukannya serba ekpress, kata dia, namun keduanya berharap bisa langgeng seperti seniornya yang grup duet baik dari dalam maupun luar negeri yang lagi trending di Media sosial ini. “Kami berdua berharap bisa populer dan setelah sukses tetap bersatu sampai kapanpun” tegas Arsya. Mengenai Single Percayalah yang mengangkat tema persahabatan yang tak lekang oleh waktu *****

BERITA PENSIUNAN – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan acara Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK Jakarta, pada Rabu (23/08/2023). Agenda tersebut sebagai sarana diskusi antara para pemangku kepentingan dengan wartawan terkait strategi dan kebijakan apa saja yang telah dilakukan untuk menangani berbagai isu prioritas khususnya terkait kemiskinan ekstrem, stunting, dan pendidikan vokasi yang ditangani oleh Kemenko PMK. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyebut ada beberapa strategi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024. Tiga strategi yang diandalkan pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem yakni melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan dan diikuti dengan berbagai kebijakan afirmatif baik dari sisi refocusing anggaran, perbaikan data dan pensasaran, serta penguatan pelaksanaan program melalui pendekatan konvergensi. “Dengan pendekatan konvergensi ini, maka dipastikan rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu program saja, namun dari beberapa program, sehingga upaya penurunan akan menjadi lebih signifikan,” ungkapnya. Sejalan dengan itu, dalam laporannya bertajuk Indonesia Poverty Assessment , Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai hasil yang mengesankan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 tanggal 16 Agustus 2023, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem pada Maret 2023, menjadi 1,12% dari 2,04% Maret 2022 atau turun sekitar 0,92%. Lebih lanjut, permasalahan kemiskinan ekstrem juga beririsan dengan prevalensi angka stunting di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi isu prioritas yang harus di selesaikan. Presiden telah menargetkan prevalensi angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Y. B. Satya Sananugraha berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target tersebut. “Salah satu cara yang kami lakukan dengan mengajak perusahaan tambang yang ada di Indonesia paling tidak CSRnya itu digunakan untuk percepatan penurunan stunting minimal di sekitar wilayah perusahaannya,” Jelasnya. Selain itu, penggalakan program Bapak Asuh Anak Stunting bagi ASN dan anggota Forkopimda untuk terlibat membantu pemenuhan gizi anak-anak stunting di wilayahnya masing-masing. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito mengatakan bahwa sejatinya antara kemiskinan dan pendidikan bagaikan ayam dan telur. Maka dari itu, pemerintah berusaha memotong rantai permasalahan angka kemiskinan melalui jenjang pendidikan. “Melalui Perpres Revitalisasi Vokasi bapak Presiden berusaha untuk memotong rantai kemiskinan melalui penanganan pengangguran dalam hal ini tidak ingin adanya lulus kejuruan yang nganggur,” Hal tersebut sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri dalam menciptakan lapangan kerja bagi seluruh lulusan pendidikan di Indonesia.***

BERITA PENSIUNAN – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu, perhitungan inflasi sebesar 2,8 persen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 telah mempertimbangkan kenaikan gaji ASN. Karenanya, menurut dia, kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen tidak akan memicu inflasi pada tahun depan. “Kenaikan gaji ASN tidak bikin inflasi, sudah masuk semua dalam perhitungan inflasi 2,8 persen pada RAPBN 2024,” kata Febrio saat ditemui usai kegiatan Seminar on Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates di Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023. Ia menjelaskan, kenaikan gaji ASN/TNI/Polri menjadi salah satu agenda dalam RAPBN 2024, yakni dengan kenaikan sebesar 8 persen untuk ASN pusat dan daerah/TNI/Polri dan 12 persen untuk pensiunan. Presiden Joko Widodo, dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8), menuturkan agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Melalui reformasi birokrasi tersebut, diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Pelaksanaan reformasi, lanjutnya, harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Kenaikan gaji, pesannya, harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan produktivitas. “Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas,” ucapnya. Kepala Negara pun berharap kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri dan juga pensiunan tersebut dapat meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Tak hanya itu, ia juga berpesan supaya industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN. “Antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum,” tutur dia.***

BERITA PENSIUNAN – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Persero, mengumukan raihan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata industri. Dijelaskan, setiap tahun, hasil investasi TASPEN lebih tinggi sekitar 20% dari hasil investasi rata-rata industri sejenis. TASPEN mengklaim, Hal ini membuktikan pengelolaan dana ASN dan Pensiunan secara prudent dengan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga investasi aman dan likuid. Direktur Utama TASPEN A.N.S. Kosasih mengatakan, TASPEN senantiasa menerapkan GCG, dengan berpedoman pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dana investasi dan operasional perusahaan.  Menurut dia, atas kinerja ini juga telah dilakukan audit secara periodik. Bahkan, berdasarkan hasil audit Auditor Pemerintah selama 5 tahun terakhir, tidak ada temuan material terkait investasi maupun operasional. “TASPEN selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepatuhan, kehati-hatian dan transparansi dalam berinvestasi dan melakukan operasional perusahaan. Perusahaan berusaha maksimal untuk selalu amanah dan berhati-hati dalam mengelola dana pensiun ASN yang telah dipercayakan,” ungkap Kosasih sebagaimana dilansir dari laman resmi TASPEN, baru-baru ini. Dijelaskan, saat ini, portofolio investasi TASPEN sebagian besar terdiri dari Obligasi Negara, Obligasi Syariah Negara, dan Deposito di Bank BUMN sebesar 72%. Sisanya sekitar 22%, lanjut dia, tersebar pada penyertaan anak usaha, obligasi korporasi dan reksadana yang terdaftar di OJK. Sedangkan untuk saham, penempatan investasi kurang dari 5% dan sebagian besar adalah saham BUMN dan blue chip. “Dalam pelaksanaan investasi dan pengelolaan seluruh program, TASPEN wajib dan taat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta selalu memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara periodik. TASPEN telah melaksanakan program-program dengan prudent dan sesuai GCG, agar ASN bisa menikmati hari tuanya dengan tenang dan nyaman.” kata Kosasih. Kosasih menambahkan, dengan pengalaman yang sudah terbukti dalam memberikan pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara selama 60 tahun terakhir, pihaknya terus berupaya mendekatkan diri dengan peserta melalui 57 kantor cabang, 44 Mitra Bayar dan lebih dari 60.000 titik layanan. “Tercatat, saat ini TASPEN melayani 3,72 juta peserta aktif dan 3,03 juta peserta pensiun yang tersebar di seluruh Indonesia,” pungkas dia.***

BERITA PENSIUNAN – Presiden Joko Widodo belum lama ini mengumkan kenaikan gaji pensiunan sebesar 12 persen dari gaji pensiunan sebelumnya. Sedangkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden menyatakan kenaikan gajin pada 2024 mendatang sebesar 8 persen. Terkait perbedaan besaran kenaikan gaji pensiunan dan ASN pada 2024 nanti, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, gaji pensiunan presentasenya lebih tinggi karena pensiunan tak mendapatkan tunjangan kinerja seperti PNS aktif. “ASN 8 persen, sementara pensiunan karena tidak mendapatkan tunjangan, 12 persen kenaikannya lebih tinggi,” ujar Sri Mulyani, dalam sebuah tayangan televisi belum lama ini. Ia menjelaskan, tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kinerja masing-masing lembaga untuk ASN yang masih aktif. “Kalau ada tukin juga dan dari beberapa K/L yang kinerja baik mereka juga biasanya usul naikkan tukin,” ucap Sri Mulyani. Pihak Kemenkeu telah menyiapkan dana sebesar Rp 52 trilliun untuk membayar kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan yang naik di 2024 mendatang. Sri Mulyani mengatakan, dana tersebut akan dibagi untuk tambahan gaji ASN pusat Rp 9,4 triliun, ASN daerah Rp 25,8 triliun, dan pensiunan Rp 7 triliun. “Berapa anggarannya untuk tahun depan? Itu totalnya Rp 52 triliun,” pungkas dia.***

BERITA PENSIUNAN – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Sekretariat ASEAN menyelenggarakan Pertemuan Dewan Pejabat Tinggi Pilar Sosial Budaya ASEAN atau Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community (SOCA) ke-35, pada Selasa (22/8/2023) melalui videoconference. Staf Khusus Menko PMK Bidang Kerja Sama Internasional, Joko Kusnanto Anggoro, memimpin pertemuan tersebut selaku SOCA Chair pada tahun 2023. Hadir dalam pertemuan ini, Pejabat Tinggi Pilar Sosial-Budaya (SOCA Leaders) dari seluruh negara anggota ASEAN, perwakilan Sekretariat ASEAN, dan juga perwakilan dari Timor-Leste sebagai observer. Pada pertemuan SOCA-35 ini Joko Kusnanto menjelaskan peran penting Pilar Sosial Budaya dalam memberikan kebermanfaatan pada kehidupan masyarakat. “Sebagai komunitas Pilar Sosial Budaya, tentunya penting bagi kita untuk menekankan pada pentingnya tanggung jawab sosial, keadilan sosial, perlindungan sosial serta untuk mempromosikan kesadaran ASEAN dan memperkuat identitasnya sehingga manfaat dari ASEAN bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelas Kusnanto. Pertemuan SOCA ke-35 ini membahas secara komprehensif prioritas dan key deliverables Pilar Sosial Budaya ASEAN pada tahun 2023. Di bawah Keketuaan Indonesia, Pilar Sosial Budaya ASEAN mempunyai 5 fokus yaitu isu pemberdayaan penyandang disabilitas, mitigasi perubahan iklim, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, serta resiliensi berkelanjutan terhadap bencana. Adapun isu-isu prioritas tersebut dituangkan dalam dokumen yang akan disahkan oleh para kepala negara ASEAN pada Pertemuan KTT ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023 mendatang. Dokumen-dokumen dimaksud adalah ASEAN Declaration on Disability-Inclusive Development and Partnership for a Resilient ASEAN Community; ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP-28); ASEAN Declaration on Gender Equality and Family Development; ASEAN Leaders’ Declaration on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia; dan ASEAN Leaders’ Declaration on Sustainable Resilience. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan 13 dokumen lain di bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pembangunan Jejaring Desa, Perlindungan Sosial, Lingkungan Hidup dan juga Pendidikan. Sebelum dinaikkan ke tingkat kepala negara ASEAN, dokumen-dokumen tersebut akan terlebih dahulu dibahas dalam Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN atau ASCC ke-30 yang akan dipimpin oleh Menko PMK pada tanggal 29 Agustus 2023 di Jakarta. Lebih lanjut, Kusnanto menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini, Indonesia terus berusaha meningkatkan upaya untuk mencapai ASEAN yang inklusif, berkelanjutan, tangguh, dan dinamis. Beberapa agenda lain yang menjadi pembahasan dalam sidang ini adalah status implementasi Cetak Biru Pilar Sosial Budaya ASEAN 2025, laporan penyelenggaraan Sidang Koordinasi Pilar Sosial-Budaya ASEAN ke-19 atau Coordinating Conference on Socio Cultural Community (SOC-COM), dan juga status keanggotaan Timor-Leste. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan beberapa side event Pilar Sosial Budaya ASEAN yang akan diselenggarakan hingga akhir tahun ini di antaranya ASEAN Car Free Day di Jakarta, ASEAN Youth Interfaith Camp di Bali dan Best of ASEAN Performing Arts di Jakarta. Sidang hari ini merupakan sidang SOCA terakhir yang dilaksanakan pada periode keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Di akhir pertemuan, Joko Kusnanto menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan negara-negara ASEAN terhadap Keketuaan ASEAN Indonesia. Sidang tersebut turut dimeriahkan dengan adanya Cultural performance dari paduan suara May Treya Wira Jakarta dan paduan suara dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA) Banjarmasin yang menampilkan medley lagu tradisional Indonesia. Selain itu, juga ada Paduan Suara Merah Putih menampilkan lagu karya sendiri yang berjudul Spirit of ASEAN.***

BERITA PENSIUNAN – Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nelwan Harahap mengikuti kegiatan peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day), di Taman Literasi Martha Tiahahu, Jakarta, pada Sabtu, (19/8/2023). Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 2009 untuk mengenang serangan bom bunuh diri oleh teroris di Hotel Canal, Baghdad, Irak, pada 19 Agustus 2003 lalu, yang menewaskan 22 orang, termasuk salah satu utusan tinggi PBB di Irak. Peringatan Hari Kemanusiaan 2023 bertajuk Humanitarian Night: Commemorating World Humanitarian Day 2023. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), Kemenko PMK, Kemensos, BNPB, dan didukung oleh NGO, INGO, dan para pegiat kemanusiaan. Dalam sambutannya, UN Resident Coordinator Valerie Julliand menyampaikan, Hari Kemanusiaan Sedunia bukan hanya diselenggarakan untuk mengenang para pekerja kemanusiaan yang gugur saat bertugas, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan kenyataan di dalam pekerjaan kemanusiaan. “Tema Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini adalah No Matter What, yang bermakna: bahkan dalam menghadapi kesulitan, bahkan jika teroris membidik para pekerja kemanusiaan, dan bahkan jika melakukan kegiatan kemanusiaan bisa sangat berbahaya, kami terus melanjutkan apa pun yang terjadi. Kami perlu membantu orang yang membutuhkan, apa pun yang terjadi.Kami berdiri bahu membahu bersama dengan mereka yang terdampak,” tuturnya. Sementara itu, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan Harahap dalam sambutannya menyatakan bahwa Hari Kemanusiaan Sedunia adalah momen untuk mengingatkan kita semua, betapa peran relawan kemanusiaan sangatlah penting. Mereka yang pergi ke daerah bencana atau konflik, tak peduli sejauh apa, tak peduli bagaimana risiko di lokasi kejadian, tetap datang untuk menyelamatkan dan melindungi mereka yang membutuhkan. “Tidak peduli siapa Anda. Karena setiap Anda adalah penting. Setiap Anda adalah bagian dari kemanusiaan. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak peduli siapa, tidak peduli dimana, aktor-aktor kemanusiaan akan tetap berjuang memberikan pelayanan dan melakukan perlindungan yang terbaik untuk tetap memberi pelayanan, memenuhi kebutuhan dasar di tengah-tengah mereka yang membutuhkan pertolongan”, tegasnya. Nelwan juga menyampaikan, di tahun 2023 ini, Indonesia akan mengalami masa El Nino. Ancaman paling nyata yang akan dihadapi adalah kekeringan, gagal panen dan kebakaran hutan. Nelwan mengingatkan perlunya melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah jatuhnya korban dan kerugian. “Momentum Hari Kemanusiaan Sedunia ini perlu terus berinovasi dalam menghadapi semua potensi bencana di Indonesia,” ucapnya. Lebih lanjut, Nelwan menyatakan, Anticipatory Action (aksi antisipatif) yang sedang diggaungkan merupakan salah satu inovasi untuk lebih memperkuat kapasitas masyarakat, penanggulangan dan daya dukung lnigkungan, terutama dalam menghadapi bencana yang sifatnya rutin (memiliki jangka waktu untuk melakukan peringatan dini). “Upaya-upaya serupa perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan keterlibatan seluruh unsur pentahelix dan juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku juga bukan hanya sebagai sasaran kebijakan,” ujarnya. Menutup sambutannya, Nelwan mengucapkan selamat Hari Kemanusiaan Sedunia. “Mari kita gelorakan kembali semangat kemanusiaan kita. Kita kuatkan lagi simpul-simpul koordinasi antar sesama lembaga kemanusiaan. Kita teguhkan kembali komitmen kita untuk mengabdi kepada masyarakat yang membutuhkan. No Matter What (apapun yang terjadi) kita tetap melayani,” pungkasnya. (*)